Rangkasbitung – Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2025 menjadi sorotan para pemangku kepentingan pendidikan, yang menegaskan pentingnya pengelolaan dana pendidikan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu, guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Iman Sampurna, M.Pd, menekankan bahwa BOSP 2025 harus menjadi katalisator nyata untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan, dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi pendidik, dan kesejahteraan peserta didik. “BOSP 2025 harus mampu menjawab tantangan kualitas pendidikan di era transformasi digital, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, juga menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal dan memiliki keterbatasan sumber daya. “Komisi X DPR RI mendorong BOSP 2025 lebih berpihak pada kebutuhan riil sekolah dan peserta didik, dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana, kualitas guru, dan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif,” tambahnya.
Dengan pengelolaan dana yang akuntabel, transparan, dan efektif, diharapkan satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana prasarana, dan pemerataan akses pendidikan, sehingga tujuan besar mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa dapat tercapai, dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing global.
